Somasi Jakarta Gelar Aksi Unras di KPK, Pasca David Glen Oei di Periksa Sebagai Saksi di Kasus AGK
SOMASI Jakarta Gelar Aksi di Depan Gedung KPK, Desak Audit Pertambangan Ilegal di Maluku Utara

Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/10/2024).
Sigapnews.co.id | Jakarta Selatan – Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Satu Indonesia (SOMASI) Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (10/10/2024). Aksi ini dilakukan pasca David Glen Oei dipanggil sebagai saksi dalam kasus suap dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan Abdul Gani Kasuba (AGK), mantan Gubernur Maluku Utara.
Ketua SOMASI Jakarta, Irwan, dalam orasinya mendesak KPK untuk menyelidiki lebih lanjut dugaan keterlibatan LSM Paguyuban Gebe dan anggota DPRD Halmahera Tengah, Rusdi A. Taher, terkait aktivitas penambangan ilegal di Pulau Gebe yang dilakukan oleh PT Mineral Trobos, perusahaan milik David Glen Oei.
"Kami meminta KPK mendalami dugaan pelanggaran pertambangan yang terjadi di Maluku Utara, khususnya yang melibatkan PT Mineral Trobos yang beroperasi tanpa izin di kawasan hutan, serta penggunaan dermaga tanpa izin pemanfaatan ruang laut," ujar Irwan.
Ia juga menyoroti kejanggalan terkait pencabutan plang yang dipasang Bareskrim Polri di lokasi PT Mineral Trobos. Irwan menduga bahwa aliran dana dari aktivitas ilegal ini digunakan untuk melobi Abdul Gani Kasuba selama menjabat sebagai Gubernur Maluku Utara.
Dalam aksi tersebut, SOMASI Jakarta menuntut KPK segera melakukan audit terhadap PT Mineral Trobos dan perusahaan afiliasinya yang diduga terlibat dalam pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara. Perusahaan-perusahaan yang disebutkan termasuk PT Mineral Jaya Molagina, PT Wasile Jaya Lestari, PT Lipu Jaya Mineral, dan PT Gebe Sinar Perkasa.
"KPK harus segera menginvestigasi dugaan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh David Glen Oei dan perusahaan-perusahaannya, termasuk penambangan ilegal tanpa IUP dan pembangunan dermaga tanpa izin Amdal," lanjut Irwan.
SOMASI Jakarta mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkap skandal suap dan TPPU di Maluku Utara. Namun, mereka juga menanyakan tindak lanjut dari laporan resmi yang telah diajukan pada 30 September 2024 kepada KPK.
Irwan berharap penyelidikan KPK dapat membongkar jaringan ilegal di balik kegiatan pertambangan di Maluku Utara.
"Kami berharap penyidik KPK segera membentuk tim investigasi untuk mengumpulkan bukti-bukti lebih lanjut," tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak David Glen Oei dan Abdul Gani Kasuba belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut. (Red)
Editor :JatengNews
Source : Humas SOMASI