SIGAPNEWS.CO.ID | JAKARTA (8/1) - Usai pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Panitia Kerja (Panja) Haji pada Selasa (7/1), Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menegaskan biaya haji tahun 2025 menurun. Sebagaimana Presiden Prabowo, ia juga berharap biaya haji bisa lebih turun lagi, namun upaya tersebut bisa dilakukan pada 2026 dengan catatan.

“Penurunan sebesar Rp 4 juta memang sudah maksimal saat ini. Banyak faktor yang menyebabkan hanya bisa turun Rp4 juta, penyebabnya terkait ekonomi global dan keberlanjutan nilai manfaat pada dana yang dikelola BPKH,” ungkap Singgih.

Namun Singgih meyakini dengan kerja keras semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan haji, nilai manfaat dari pengelolaan dana haji bisa meningkat. Dengan demikian, biaya haji bisa lebih diturunkan.

“Inovasi dalam investasi menjadi kunci, namun kembali lagi kondisi ekonomi nasional dan global sangat berpengaruh. Sehingga semua pihak yang terkait penyelenggaraan haji harus bekerja cerdas dan keras,” paparnya. 

Singgih juga mengatakan selain penurunan biaya haji, Panja Haji Komisi VIII DPR RI juga berdiskusi dengan Presiden mengebai upaya peningkatan kualitas pelayanan haji, penguatan kerja sama dengan pemerintah Arab Saudi, serta optimalisasi anggaran haji. Selain itu, pertemuan juga membahas rencana pembangunan fasilitas baru di Tanah Suci untuk jamaah haji Indonesia, termasuk penambahan kapasitas akomodasi dan peningkatan layanan transportasi.

“Kami mengapresiasi perhatian Presiden Prabowo mengenai penyelenggaraan ibadah haji. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan pelaksanaan haji berjalan lancar, terutama agar jamaah haji bisa beribadah dengan nyaman,” ujar Singgih.

Singgih juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menyukseskan penyelenggaraan haji. “Baik Presiden maupun Komisi VIII meminta agar semua pihak memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji,” sambungnua.

Singgih pun meminta Badan Penyelenggara Haji (BPH) memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah. “Ini bukan hanya soal ibadah, tetapi juga amanah besar yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tutur Singgih.

Singgih pun menegaskan Panja Haji Komisi VIII DPR RI akan terus mengawal kebijakan pemerintah terkait haji agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pertemuan dengan Presiden Prabowo, menurutnya menjadi langkah awal dalam memastikan persiapan haji tahun 2025 berjalan lebih baik, mengingat tingginya animo masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji setiap tahunnya.

Dia menjelaskan, dari sisi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, ada peningkatan dari Rp15.400 pada penyelenggaraan haji 2024, menjadi Rp16.000 per dolar AS pada 2025. Kemudian, pengenaan pajak dari Kerajaan Arab Saudi tentunya akan membuat ongkos penyelenggaraan dan perjalanan haji naik.

Namun demikian, Panja Haji menilai, ada sejumlah biaya yang tidak diperlukan sehingga biaya haji dapat dikoreksi dan terjadi penurunan. Berdasarkan rapat Kementerian Agama dan Panja Biaya Haji Komisi VIII DPR RI, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 telah ditetapkan sebesar Rp 89,4 juta, dan jamaah calon haji membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp55,4 juta per orang.

Bila dibandingkan dengan biaya haji pada 2024, BPIH 2025 turun sekitar Rp 4 juta dari BPIH 2024 sebesar Rp 93,4 juta per jamaah. Kemudian, kata Marwan, Bipih 2025 mengalami penurunan sebesar Rp 614.420,82 dari Bipih 2024 sebesar Rp 56 juta.

"Beban jamaah yang tahun lalu sekitar Rp 56 juta sekarang hanya Rp 55 juta dikurangi uang daftar awal sebesar Rp 25 juta. Jamaah haji juga mendapatkan virtual account sekitar Rp 2,1 juta, maka jamaah kira-kira melunasi nanti Rp 27,9 juta tergantung jarak yang menjadi embarkasi," kata politisi Golkar itu.