JatengNews | Sleman - Pengalaman dua Pemilu yang lalu, meruncingnya pertarungan wacana antara kubu nasionalis dan kelompok-kelompok keagamaan, membawa bangsa ini dalam keterbelahan. Pada Pemilu 2024, anggota DPR RI sekaligus politisi Golkar Singgih Januratmoko mengajak bangsa Indonesia berupaya menjauhi komunikasi politik populis. 

“Politik identitas dan komunikasi politik populis, dua bentuk kampanye ini selalu menyalahkan pihak lain atas segala keterpurukan bangsa. Mereka menyerang pihak lain untuk meraih simpati massa. Ini sangat berbahaya bagi keutuhan bangsa,” ujar Singgih Januratmoko, usai sosialisasi “Empat Pilar Kebangsaan” di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Sabtu (18/3). 

Singgih memaparkan, bangsa Indonesia lahir karena adanya konsensus para founding fathers. Mereka bukan hanya berasal dari suku dan agama yang berbeda-beda, tapi juga pemikiran mereka. Namun mereka memiliki kesepakatan untuk menjadi Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa.

“Dengan Pancasila yang tadinya berbeda-beda, lalu memiliki kesamaan tujuan dan cita-cita untuk mendirikan bangsa Indonesia,” tutur Singgih di hadapan seratusan warga. 

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sementara UUD 1945 menempati hierarki tertinggi dalam hukum Indonesia.

“Untuk itu segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat hingga daerah, tidak boleh bertentangan dengan Pancasila,” ungkap Singgih. 

Ia mengingatkan, consensus bangsa dalam rupa “Empat Pilar Kebangsaan” merupakan pemersatu sekaligus menjadi cita-cita pembangunan nasional. Ia berpandangan, jangan sampai di tahun politik dan pesta demokrasi lima tahunan, merusak nilai-nilai kebangsaan. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat dan para elit politik berpegang teguh untuk menegakkan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

“Bila kita berpedoman pada empat hal itu, perbedaan pandangan politik dan perbedaan calon pemimpin tidak akan sampai memecah-belah bangsa. Perdebatan di ranah media sosial dan media massa pun, tidak akan menyentuh hal yang sensitive seperti agama dan kesukuan,” papar Singgih yang juga Ketua Umum Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR). 

Bahkan, menurut Singgih, bukan hanya perbedaan pilihan politik namun juga perbedaan ideologi seharusnya bisa selesai dengan “Empat Pilar Kebangsaan”.

“Terkait dengan persoalan ideologi, apabila semua elemen bangsa menyadari bahwa kita sebagai bangsa yang lahir dari konsensus ataupun kesepakatan, maka penyelesaiannya harus kembali kepada Empat Pilar Kebangsaan tersebut,” katanya. 

Bila bangsa ini masih komitmen dengan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, maka komunisme, juga radikalisme dan fundamentalisme tidak ada tempat di Indonesia.

“Bahkan agama yang ingin mengubah ideologi Pancasila dan NKRI ini juga harus minggir dari Indonesia,” tegas Singgih.

Ia mengajak segenap masyarakat Indonesia dan elit politik, agar komitmen menjadikan NKRI sebagai rumah bersama, bahkan sebagai surga bersama.

“Dasarnya adalah kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati oleh founding fathers,” tuturnya.

Ia menambahkan jangan sampai ada elemen-elemen yang menghianati kesepakatan itu.

“Karena penghianatan terhadap komitmen dan konsensus tentu akan menimbulkan kegaduhan dan tidak mustahil akan menimbulkan konflik dan kekerasan,” pungkas Singgih.