Komisi VIII DPR dan Kementerian HU Komitmen Tak Ada Lagi Kecurangan dalam Pelaksanaan Ibadah Haji

SIGAPNEWS.CO.ID | KLATEN - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko dan Kementerian Haji dan Umrah (Kemen-HU), menggelar sosialisasi “Transformasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah”. Kegiatan tersebut berlangsung di Klaten, Jawa Tengah, pada Minggu (21/9).  

“Kami berhasil merevisi Undang-Undang Haji, ini menjadi legasi kami sebagai ketua Panitia Kerja atau Panja Haji. Legasi ini kami harapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan ibadah haji dan umrah, agar jamaah merasa aman dan nyaman,” papar Singgih. 

Ia menegaskan revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/2019Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, menjadi UU No. 14/2025, agar pelaksana haji dan umrah dapat memberikan layanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia. 

“Ibadah haji bukan hanya perjalanan spiritual, tetapi juga menyangkut pelayanan, kesehatan, transportasi, dan manajemen jamaah dalam jumlah yang sangat besar. Bayangkan saja ada 2 juta umat Islam yang berkumpul dalam satu tempat,” ungkap Singgih. Oleh karena itu, membutuhkan upaya yang lebih baik dalam pelayanan di bidang akomodasi, katering, hingga transportasi jamaah. 

Singgih juga mengatakan, ia mendorong agar Kemen-HU melakukan perbaikan fasilitas di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Tujuannya, agar jamaah bisa melaksanakan ibadah dengan lebih baik, “Salah satu contoh yang diupayakan saat ini adalah pembangunan kampung haji,” imbuhnya.

Sementara itu, Tenaga Ahli Kemen-HU, Rachmat Tri Fahmi menegaskan, wajah perhajian Indonesia adalah wajah integritas, akuntabilitas, dan pelayanan terbaik bagi jamaah, “Ini bukti bahwa pemerintah dan DPR peduli dan berpihak terhadap jamaah haji,” paparnya. 

Semangat atau visi Undang-Undang Haji menurut Fahmi, adalah “Tri Sukses Penyelenggaraan Haji” adalah pertama sukses ritual hajinya, dari persiapan, manasik, sampai keberangkatan dan kepulangannya wajib sukses: menjadi haji yang mabrur. 

“Kedua, sukses ekosistem ekonomi haji. Terdapat 2 juta jamaah umrah dan 221.000 jamaah haji setiap tahun. Perputaran uangnya sangat tinggi mencapai Rp2 triliun lebih. Pemerintah mengupayakan agar komoditas atau bahan baku makanan menghasilkan cita rasa Indonesia bagi jamaah di Arab Saudi,” tutur Fahmi. 

Salah satu upayanya adalah dengan membangun Kampung Haji di Mekkah, yang di dalamnya terdapat etalase UMKM, layanan akomodasi, dan one stop service, serta layanan kesehatan. Ekosistem ini, akhirnya juga manfaatnya juga dirasakan masyarakat Indonesia meskipun ibadah haji berada di Arab Saudi.   

Sukses ketiga, adalah sukses peradaban dan keadaban. Menurut Fahmi adalah merujuk pada H.O.S Tjokroaminoto, KH Hasyim Ashari, dan KH Ahmad Dahlan memasifkan dakwah mereka usai berhaji, “Pemerintah akan membuat program pascahaji, yakni pembinaan terhadap umat Islam yang sudah haji, agar mereka terus mencintai tanah airnya. Haji mabrur parameternya adalah lebih dermawan, karena mereka makin sejahtera,” ungkapnya. 

Menurut Fami perhatian utama ke depan adalah mengenai Istita’ah (kemampuan) Kesehatan jamaah haji. Bukan hanya mampu secara finansial, tapi juga kesehatannya. Wajah haji Indonesia ke depan, adalah kesehatannya, “Mereka yang bermasalah dengan kesehatan akan dimonitoring secara berkala kesehatannya, mulai dari gaya hidup dan kesehatannya. Sampai mereka lolos verifikasi hajinya,” kata Fahmi. 

Fahmi juga menegaskan, haji ke depan dikelola dengan transparan, agar tidak ada lagi kecurangan-kecurangan, maupun prilaku korup, “Ini menjadi komitmen pemerintah dan DPR,” tegasnya.