Sosialisasi BPKH di Klaten, Singgih Januratmoko Tekankan Transparansi dan Nilai Manfaat Dana Haji
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menekankan pentingnya transparansi dan optimalisasi manfaat dana haji dalam kegiatan sosialisasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang digelar di Pendopo Marsudi Utomo, Pedan, Kabupaten Klaten, J
Klaten – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menekankan pentingnya transparansi dan optimalisasi manfaat dana haji dalam kegiatan sosialisasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang digelar di Pendopo Marsudi Utomo, Pedan, Kabupaten Klaten, Jumat (1/5/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat terkait pengelolaan keuangan haji yang transparan, akuntabel, serta memberikan nilai manfaat bagi umat.
Dalam kesempatan itu, Singgih menyampaikan bahwa pengelolaan dana haji terus diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun tata kelola, sehingga masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman.
“Dana haji yang dikelola oleh BPKH tidak hanya digunakan untuk penyelenggaraan ibadah haji, tetapi juga dikembangkan secara produktif untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat,” katanya.
Ia menjelaskan, pengelolaan dana haji dilakukan secara profesional dengan prinsip syariah, kehati-hatian, dan pengawasan berlapis dari berbagai lembaga terkait, sehingga keamanan dana jamaah tetap terjaga sekaligus memberikan nilai tambah.
Lebih lanjut, Singgih menilai literasi keuangan haji di tengah masyarakat masih perlu ditingkatkan guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi pengelola dana tersebut.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan masyarakat memahami bagaimana dana itu dikelola, diawasi, dan dimanfaatkan. Transparansi menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan jamaah,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil pengelolaan dana haji selama ini telah dimanfaatkan untuk berbagai program kemaslahatan, antara lain peningkatan layanan jamaah, dukungan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi umat.
Sementara itu, Deputi Bidang Kemaslahatan BPKH Miftahudin mengatakan dana haji dan dana abadi umat yang dikelola BPKH turut disalurkan untuk program kemaslahatan seperti renovasi sekolah, penguatan ekonomi umat, standarisasi pendidikan, serta kegiatan sosial keagamaan.
Di sisi lain, Kepala Cabang Bank Muamalat Indonesia Kabupaten Klaten Rizki Ilham menyampaikan pihaknya menghadirkan program Rindu Haji 2026 sebagai solusi bagi masyarakat dalam mempersiapkan dana haji secara terencana.
Menurutnya, program tersebut dirancang untuk mendorong kebiasaan menabung secara konsisten, menjaga fokus pada tujuan ibadah, serta memberikan berbagai manfaat tambahan bagi nasabah.
Kegiatan sosialisasi berlangsung interaktif dengan antusiasme masyarakat yang tinggi, ditandai dengan banyaknya pertanyaan terkait mekanisme pengelolaan dana haji.
Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat semakin memahami peran strategis BPKH serta mendukung upaya optimalisasi pengelolaan dana haji yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. (Rizal PM)
Editor :JatengNews
Source : JatengNews