Pinsar Rangkul Bapanas Atasi Masalah Perunggasan

JatengNews | Semarang - DPP Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Indonesia, kembali menghelat “Rembug Nasional”. Acara yang dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, pada Kamis (25/8) tersebut, bertujuan untuk mengurai persoalan perunggasan nasional. 

Acara itu dihadiri Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan, “Kehadiran mereka, agar pemerintah hadir dalam mengatasi masalah perunggasan yang dikelola UMKM. Selama ini, masalah perunggasan dari hulu sampai hilir belum terselesaikan, dan itu membuat peternak rakyat banyak yang gulung tikar,” ungkap Ketua Umum DPP Pinsar, Singgih Januratmoko. 

Menurut Singgih, dua tahun terakhir para peternak rakyat mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19, yang membuat daya beli masyarakat turun. Menumpuknya persoalan perunggasan juga menggerus jumlah peternak mandiri UMKM. 

“Yang dulunya 80 persen peternak mandiri dan 20 persen peternak integrasi, kini peternak mandiri tinggal 20 persen. Hanya peternak ayam layer yang stabil di angka 90 persen,” ungkap Singgih. 

Dengan harga telur Rp 27.000-Rp30.000 per kilogram di pasaran saat ini, itu belum cukup untuk menutupi kerugian peternak selama 1,5 tahun, Kenaikan harga telur tersebut, memang sewajarnya agar peternak tidak rugi. Demikian pula dengan harga ayam potong, memang seharusnya Rp23.000-Rp25.000 per kilogram. Di bawah harga itu, peternak merugi.

“Kami berharap pemerintah itu hadir di tengah-tengah peternak dan petani. Parameternya jelas, kesejahteraan peternak dan petani masih rendah. Kami berharap kehadiran Kementerian Pertanian, Perdagangan, Bapanas, dan Satgas Pangan dapat menaikkan kesejahteraan petani dan peternak,” ungkap Singgih. 

Menanggapi pernyataan Singgih Januratmoko, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi mengatakan, pihaknya ditugaskan melalui Perpres No. 66 Tahun 2021, untuk menjamin ketersediaan dan stabilisasi pangan, mengurangi kerawanan pangan dan gizi, serta meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.

“Nantinya Bulog menjadi operatornya Bapanas, sehingga bisa menyerap telur dan ayam, seperti yang dilakukan di Jakarta,” ujarnya. 

Bapanas, menurutnya akan menjaga keterserapan pangan, dengan demikian para peternak tidak cemas dengan stok telur dan daging ayam mereka.

“Kami juga diberi kuasa oleh kementerian lain, dalam hal stabilisasi harga dan distribusi pangan, serta ekspor dan impor dari Kementerian perdagangan. Bahkan diberi wewenang penetapan cadangan dan penetapan harga yang sebelumnya di Kementerian Pertanian,” kata Arief.  

Bapanas, menurut Arief, menetapkan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) jagung kering pipil berkadar air 15 persen, Rp4.200 per kg di tingkat petani dan Rp5.000 per kg di tingkat peternak. Sementara HAP telur ayam seharga Rp22.000-Rp24.000 per kg di tingkat peternak.

“Sedangkan di tingkat konsumen Rp27.000 per kg. HAP live bird atau ayam hidup Rp21.000-Rp23.000 per kg di tingkat peternak, dan Rp36.750 per kg di tingkat konsumen,” paparnya.

Bapanas memerlukan kerja sama dengan komunitas seperti Pinsar untuk membantu tugas-tugas terkait ketahanan dan swasembada pangan. Untuk membantu tugas Bapanas, Satgas Pangan Polri bakal menindak penyelewengan-penyelewengan yang mengakibatkan kerawanan pangan. 

“Kami bertugas memastikan ketercukupan, kelancaran produksi dan distribusi sampai ke tangan konsumen,” Komisaris Besar (Kombes) Polisi Hermawan dari Satgas Pangan. Menurutnya, untuk mengatasi masalah stok telur dan ayam di Indonesia Timur, peternak bisa memanfaatkan tol laut yang biasanya dimanfaatkan untuk mengangkut sapi. 

Menurutnya, di beberapa wilayah Indonesia Timur, konsumsi telur dan ayam tinggi namun produksinya rendah.

“Akhirnya harga melonjak tinggi. Padahal di wilayah lain, produksi banyak serapannya rendah,” pungkas Hermawan. 

Pemerintah Cukup Jadi Pengawas Asal Peternak Disiplin

Agar stok pangan terus tersedia, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementerian Pertanian, Nasrullah, mengatakan pemerintah campur tangan mendalam untuk mengatur produksi di tingkat hulu, seperti Day Old Chicken (DOC).

“Yang lebih tahu kebutuhan DOC adalah pelaku usaha, karena mereka yang mengetahui bisnis ini sejak awal, terutama peternak,” ujarnya. 

Menurutnya, untuk mengatur produksi, pemerintah hanya mengawasi.

“Menjewer kalau ada yang nakal,” imbuhnya.

Kebijakan cutting DOC misalnya, diambil hanya berdasarkan data di atas kertas.

“Bila data salah, maka kebijakannya jadi salah,” tuturnya.

Tapi kalau diatur sendiri oleh pembibit, angkanya lebih pasti.

“Jadi semuanya senang, bandingkan kalau ada cutting ada yang senang dan ada yang tidak senang. Kalau diatur sendiri semuanya lebih senang,” pungkasnya. 

Apalagi pola konsumsi di Indonesia tidak stabil, “Ada hari-hari khusus di mana konsumsi telur dan ayam meningkat, tapi adapula hari-hari yang menurun. Sementara produksi stabil,” imbuhnya.

Untuk itu sudah saatnya, pembibit dan peternak disiplin dalam mengatur dirinya sendiri. Agar tercipta bisnis yang sehat bagi peternak rakyat.

Dalam acara “Rembuk Nasional” tersebut, DPP Pinsar melantik dan mengukuhkan kembali Pardjuni menjadi Ketua Pinsar Jawa Tengah.