Ketua GOLKAR DIY Minta CELIOS Transparan Terkait Metodologi Penilaian Kinerja Prabowo-Gibran!

JATENG NEWS | Yogyakarta — Ketua DPD Partai Golkar DIY Singgih Januratmoko meminta Centre of Economic and Law Studies (CELIOS) menjelaskan secara terbuka metodologi dan indikator yang digunakan dalam penelitian mengenai kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.

Menurut Singgih, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam demokrasi. Namun, setiap kajian yang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah harus didukung metodologi yang transparan, indikator terukur, serta data yang dapat diverifikasi.

"Saya menghormati setiap penelitian dan kajian yang dilakukan lembaga masyarakat sipil, termasuk CELIOS. Kritik terhadap kinerja pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi dan harus menjadi masukan untuk perbaikan kebijakan," kata Singgih dalam keterangannya, Rabu (15/10/2026).

Ia menilai transparansi metodologi menjadi penting ketika sebuah penelitian menghasilkan penilaian terhadap kinerja pejabat maupun pemerintahan.

Singgih juga menyoroti penggunaan konsep shadow cabinet dalam penelitian tersebut. Menurut dia, konsep tersebut perlu dijelaskan secara akademis, terutama mengenai definisi, komposisi, dasar penentuan, serta bagaimana unsur tersebut digunakan dalam memberikan penilaian.

"Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Karena itu, penggunaan konsep shadow cabinet perlu dijelaskan secara akademis: apa definisinya, bagaimana komposisinya, siapa yang menentukan, serta bagaimana keterlibatannya memengaruhi penilaian terhadap kinerja para menteri," ujarnya.

Singgih menegaskan Golkar tidak alergi terhadap kritik terhadap pemerintah. Sebaliknya, kritik yang berbasis data dan metodologi yang kuat dinilai diperlukan sebagai bahan evaluasi.

Namun, ia mengingatkan penilaian terhadap kinerja pejabat publik sebaiknya tidak hanya didasarkan pada satu atau dua indikator. Penilaian, kata dia, perlu mempertimbangkan kebijakan, capaian program, dampak terhadap masyarakat, target yang telah ditetapkan, serta kondisi objektif yang dihadapi kementerian atau lembaga.

"Jangan sampai sebuah kajian yang seharusnya menjadi instrumen kontrol publik justru menimbulkan persepsi adanya keberpihakan karena proses dan sumber penilaiannya tidak dijelaskan secara memadai," katanya.

Karena itu, Singgih mendorong CELIOS dan lembaga kajian lainnya membuka metodologi serta indikator penelitian kepada publik. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut menilai kualitas penelitian secara objektif.

"Demokrasi membutuhkan kritik, tetapi demokrasi juga membutuhkan kritik yang bertanggung jawab. Pemerintah harus siap dikritik, sementara lembaga penelitian juga harus siap mempertanggungjawabkan metode dan data yang digunakan," ujar Singgih.

Ia menambahkan, perdebatan mengenai kinerja pemerintah seharusnya diarahkan pada diskursus publik yang berbasis data dan dapat diuji.

"Bagi Partai Golkar, prinsipnya jelas: kritik boleh tajam, tetapi harus berbasis data. Kajian boleh berbeda kesimpulan, tetapi metodologinya harus dapat diuji secara terbuka," katanya.